Helmi M. Fadhil
BELITUNG TIMUR - Komisi pemilihan umum (KPU) Belitung Timur (Beltim) menyelenggarakan Forum grup diskusi (FGD) dengan tema 'dinamika hukum pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024' berlangsung di rumah makan Vega Manggar Kabupaten Belitung Timur, Kamis (24/10/2024).
Narasumber dari Kejari Belitung Timur dan poltek Belitung untuk menyampaikan berbagai materi terkait dinamika hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2004, hadir perwakilan LO dari kedua pasang calon Pilkada Bupati Wakil Bupati nomor urut '1' dan nomor urut '2' serta forkopimda, Bawaslu, PPK, LSM dan unsur masyarakat.
Pada saat sesi diskusi terlihat hidup dengan penuh kritikan maupun masukan terutama dari rekan-rekan LSM yang begitu antusias menyampaikan berbagai persoalan terkait tahapan pilkada serentak 2024 yang sedang berlangsung saat ini.
Pjs Bupati Belitung Timur Asmawa Tosepu yang diwakilkan Staf Ahli Bupati Ihkwan Fahrozi mengatakan
FGD ini menjadi momen yang sangat strategis bagi kita semua khususnya bagi jajaran pemerintah daerah penegak hukum serta masyarakat untuk mendiskusikan berbagai aspek hukum terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pemilihan kepala daerah serentak secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.
"Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 merupakan agenda nasional yang memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan demokrasi di daerah kita dalam hal ini Belitung Timur juga akan ikut serta dalam gelombang Pilkada serentak yang harus kita persiapkan dengan matang khususnya dalam memastikan penyelenggaraan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kuat" ujarnya.
Melalui FGD ini menurutnya beberapa hal penting yang harus kita cermati bersama antara lain kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada dasar hukum yang menjadi rujukan kita dalam melaksanakan tahapan Pilkada sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak baik itu penyelenggara peserta maupun masyarakat.
"Pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan jujur adil dan transparan kita perlu memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti KPU Bawaslu dan aparatur penegak hukum, tidak kalah pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang ber kepastian hukum dan damai" ungkapnya.
Dikatakan keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas dan peserta harus ditingkatkan sehingga hak pilih mereka terlindungi dan tersalurkan dengan baik.
"Penggunaan teknologi perkembangan teknologi yang semakin pesat Kita juga harus memperhatikan aspek pengamanan digital dan potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam konteks kampanye maupun pelaksanaan Pilkada" tegasnya.
Leny Septriani., S.H., M.H., M.Sc(c) devisi bagian hukum KPU Beltim didampingi komisioner KPU Asrikah dan Iskandar, mengatakan FGD ini untuk melakukan diskusi kepada masyarakat kepada LO pasangan calon Pilkada, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSM yang ada di Belitung Timur bagaimana kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 sehingga dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 terlaksana dengan baik aman tertib dan lancar sesuai dengan undang-undang dan berkepastian hukum.
Permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan dinamika hukum pemahaman regulasi terkait dengan apakah sesudah dengan aturan atau tidak.
" Hari ini kita berdiskusi dengan stakeholder terkait berbagai elemen masyarakat yang akan kita rangkum dalam suatu diskusi yang akan berdampak kepada masyarakat dengan harapan sehingga penyelenggaraan pemilu serta ini bisa terselenggara dengan aman tertib lancar dan berkepastian hukum" tegas Leny.(Helmi M. Fadhil)
Suhendi 
Update 
